Download Askep Komunitas Agregat Populasi Rentan PDF

TitleAskep Komunitas Agregat Populasi Rentan
File Size301.8 KB
Total Pages7
Document Text Contents
Page 2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Populasi berasal dari bahasa latin yaitu populous (rakyat, berarti penduduk). Didalam

pelajaran ekologi, populasi adalah sekelompok individu yang sejenis. Apabila kita

membicarakan populasi, haruslah disebut jenis individu yang dibicarakan dengan

menentukan batas – batas waktunya serta tempatnya. Jadi, populasi adalah Kumpulan

individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu.

Populasi rentan atau populasi beresiko adalah kondisi yang mempengaruhi kondisi

seseorang atau populasi untuk menjadi sakit atau sehat (Kaakinen, Hanson, Birenbaum dalam

Stanhope & Lancaster, 2004). Pandera mengkategorikan faktor resiko kesehatan antara lain

genetik, usia, karakteristik biologi, kesehatan individu, gaya hidup dan lingkungan. Jika

seseorang dikatakan rawan apabila mereka berhadapan dengan penyakit, bahaya, atau

outcome negatif. Faktor pencetusnya berupa genetik, biologi atau psikososial. Populasi rawan

atau rentan merupakan kelompok-kelompok sosial yang memiliki peningkatan risiko yang

relatif atau rawan untuk menerima pelayanan kesehatan.

Kenyataan menunjukan bahwa Indonesia memiliki banyak peraturan

perundangundangan yang mengatur tentang Kelompok Rentan, tetapi tingkat

implementasinya sangat beragam. Sebagian undang-undang sangat lemah pelaksanaannya,

sehingga keberadaannya tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Disamping itu, terdapat

peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mengakomodasi berbagai hal yang

berhubungan dengan kebutuhan bagi perlindungan kelompok rentan. Keberadaan masyarakat

kelompok rentan yang merupakan mayoritas di negeri ini memerlukan tindakan aktif untuk

melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka melalui penegakan hukum dan

tindakan legislasi lainnya. Hak asasi orang-orang yang diposisikan sebagai masyarakat

kelompok rentan belum terpenuhi secara maksimal, sehingga membawa konsekuensi bagi

kehidupan diri dan keluarganya, serta secara tidak langsung juga mempunyai dampak bagi

masyarakat.

Page 6

C. Populasi Rentan Kecacatan

Menurut Undang-undang No.4 tahun 1997 yang dimaksud dengan penyandang cacat

adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu

atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan 7 Firman Lubis,

Kesehatan Hak Asasi Manusia: Perspektif Indonesia, t.t. kegiatan secara selayaknya. Dari sisi

pengelompokkannya, maka penyandang cacat dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) hal : (a)

Penyandang cacat fisik; (b) Penyandang cacat mental; (c) Penyandang cacat fisik dan mental.

Penyandang cacat juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek

kehidupan dan penghidupan, diantaranya adalah berhak memperoleh pekerjaan sesuai dengan

jenis dan derajat kecacatan yang ada pada mereka. Perhatian masyarakat akan keterbatasan

yang dimiliki Penyandang cacat masih sangat kurang, bahkan seringkali diabaikan dan

dianggap sebagai beban. Tidak jarang ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak sesuai

dengan kemampuan yang mereka miliki menjadi masalah tersendiri yang perlu mendapat

perhatian.

Pasal 14 UU No.4 tahun 1997 jo Pasal 28 - Pasal 31 PP No.43 tahun 1998 tentang

"Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat" mewajibkan bahwa setiap

pengusaha yang memiliki jumlah karyawan 100 orang atau lebih pada perusahaannya wajib

mempekerjakan minimal satu orang penyandang cacat untuk memenuhi persyaratan jabatan

dan kualifikasi pekerjaan, atau kurang dari 100 orang jika perusahaan tersebut menggunakan

teknologi tinggi. Hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan HAM di Medan dan

Surabaya tahun 2002 menunjukkan, bahwa kuota tenaga kerja bagi penyandang cacat yang

diwajibkan oleh UU tersebut di atas belum dipatuhi oleh perusahaan. Padahal UU No.4

Tahun 1997 memiliki daya paksa untuk dijatuhkannya sanksi pidana bagi pengusaha atau

perusahaan yang tidak mematuhinya. Oleh karena itu pihak Kepolisian dan Kejaksaan

berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran UU tersebut karena termasuk tindak

pidana. Rendahnya implementasi disebabkan antara lain ketidaktahuan, enggan

melaksanakan, tidak ada pengawasan baik dari pemerintah maupun masyarakat, serta tidak

ada penegakan hukum. Dengan demikian penyandang cacat perlu memahami hak-haknya

bukan berarti diistimewakan, tetapi juga jangan dimarginalkan.

D. Populasi Terlantar

Similer Documents