Download Contoh Telaahan Staf Penataan Pns PDF

TitleContoh Telaahan Staf Penataan Pns
File Size120.1 KB
Total Pages5
Document Text Contents
Page 1

PEMERINTAH KOTA MANADO
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

Jalan Balai Kota Nomor 1 Manado 95124
Website : email : [email protected]

TELAAHAN STAF


Kepada : Kepala Badan Kepegawaian Dan Diklat Kota Manado
Dari : Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan
Tanggal : Maret 2012
Nomor : 800/BKD/LT.08/ /2012
Lampiran :
Hal : Penataan PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Manado

I. Dasar Pemikiran
Upaya mensukseskan Reformasi Birokrasi dengan mengoptimalkan kinerja

Sumber Daya Manusia dari aspek kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi
Pegawai yang tepat sesuai kebutuhan tiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Manado.

II. Pra Anggapan
Tertatanya PNS di lingkungan Pemerintah Kota Manado dari aspek

kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi meningkatkan pelayanan publik
sehingga mensukseskan pencapaian Visi dan Misi Reformasi Birokrasi serta
Visi dan Misi Pemerintah Kota Manado.


III. Fakta dan data yang mempengaruhi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo.
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

2. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

4. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Prioritas
Pembangunan Nasional.

5. Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor
02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011 dan Nomor
141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon
Pegawai Negeri Sipil.

6 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam
Negeri, Menteri Keuangan, Dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011,
Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor
158/PMK.01/2011 dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan Dan
Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

Page 2

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman
Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan
Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2010-2014.

9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman
Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah.

10. Peraturan …….

10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman
Analisis Jabatan.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman
Jabatan Fungsional Umum Pada Pemerintah Daerah.

12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai
Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai
Negeri Sipil

13. Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Analisis Jabatan.

14. Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Kompetensi Jabatan.

15. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum
Penyusunan Kebutuhan PNS

16. Peraturan Kepala BKN Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan PNS.
17. Distribusi PNS saat ini belum mengacu pada kebutuhan sebernanya SKPD,

sehingga terjadi penumpukan Pegawai pada SKPD tertentu dan kekurangan
pada SKPD Tertentu.

18. Adanya ketidaksesuaian antara kompetensi Pegawai dengan jabatan yang
didudukinya.

IV. Analisis

1. Diktum kedelapan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional, mengatakan bahwa
Bupati/Walikota melaksanakan program program yang menjadi Prioritas
Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud Perpres Nomor 5 tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-
2014 di wilayahnya masing-masing.

2. Reformasi Birokrasi merupakan prioritas pertama dari 14 (empat belas)
Prioritas Pembangunan Nasional. (Perpres Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014)

3. Salah satu program Reformasi Birokrasi untuk tingkat Pemda yaitu Penataan
Sistim Manajemen SDM Aparatur. (Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025)

4. Penataan Sistim Manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan
profesionalime SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan
promosi, serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi
dan transparan. (PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2010-2014)

Page 3

5. Penataan PNS yang merupakan bagian dari Penataan Sistim Manajemen
SDM Aparatur adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk
memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat
sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga dapat mewujudkan visi dan
misi organisasi menjadi kinerja nyata.

6. Dalam rangka penataan PNS telah ditetapkan moratorium penerimaan CPNS
yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2012. (Peraturan Bersama 3 Menteri
tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS).

7. Dalam masa Mortorium ini Pemerintah Daerah diharuskan melaksanakan
Penataan PNS dan melaporkan hasilnya paling lambat 30 Juni 2012.
(Pasal 6 Peraturan Bersama 3 Menteri tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS).

8. Langkah-langkah pelaksanaan penataan PNS yaitu :
(Perka BKN No. 37 Thn 2011 tentang Pedoman Penataan PNS )

a. Melakukan ……..

a. Melakukan Analisa Beban Kerja:
1) Menetapkan Jabatan Fungsional Umum

(Permendagri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Pada
Pemerintah Daerah)

2) Melakukan Analisa Beban Kerja setiap Jabatan
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis

Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
 Keputusan Menteri Negara PAN Nomor: KEP75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman

Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka
Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil

b. Menghitung Kebutuhan Ideal PNS berdasarkan beban kerja
 Keputusan Menpan Nomor: KEP75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan

Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi
Pegawai Negeri Sipil

 PermenPAN-RB Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah
Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah

 Peraturan Kepala BKN No.19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penyusunan
Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil

c. Melakukan Analisis Jabatan yang menghasilkan:
3) Uraian Jabatan

4) Syarat / Kompetensi Jabatan

5) Peta Jabatan
 Permenpan-RB Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan
 Perka BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
 Perka BKN Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi

Jabatan

d. Melakukan Evaluasi Jabatan
(Permenpan-RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan

e. Analisis Kesenjangan Jabatan

f. Melakukan redistribusi pegawai (tindak lanjut dari hasil perhitungan
kebutuhan ideal pegawai dengan keadaan sekarang dan dari hasil Analisis
Kesenjangan Jabatan).

g. Membuat proyeksi kebutuhan PNS dalam masa 5 (lima) tahun kedepan
(2013-2017).

Page 4

9. Penataan PNS dimaksud di atas juga termasuk Penataan dan Pemerataan
Guru PNS.
(Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama
Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor
158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru PNS).

10. Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan Penataan PNS dan
melaporkannya sebelum tanggal 30 Juni 2012, tidak akan diberikan
alokasi tambahan formasi PNS oleh KemenPAN-RB.
(Pasal 6 Peraturan Bersama 3 Menteri tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS).

11. Selain sanksi tersebut di atas, jika tidak melakukan Penataan dan
Pemerataan Guru PNS maka :

- Menteri Pendidikan Nasional menghentikan sebagian atau seluruh
bantuan finansial fungsi pendidikan dan memberikan rekomendasi
kepada Kementerian terkait sesuai dengan kewenangannya untuk
menjatuhkan sanksi kepada Bupati/Walikota atau Gubernur.

- Menteri Keuangan atas dasar rekomendasi Menteri Pendidikan Nasional
dapat melakukan penundaan penyaluran dana perimbangan kepada
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Menteri …….

- Menteri Dalam Negeri atas dasar rekomendasi Menteri Pendidikan
Nasional memberikan penilaian kinerja kurang baik dalam
penyelenggaraan urusan penataan dan pemerataan guru PNS sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(Pasal 9 Peraturan Bersama 5 Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS)

12. Pergerakkan mutasi PNS baik antar SKPD maupun mutasi masuk dari
daerah lain dan mutasi keluar daerah sangat berpengaruh terhadap formasi
PNS di lingkungan Pemerintah Kota Manado yang akan memperlambat
proses penataan PNS.

13. Kewenangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ada pada Pejabat
Pembina Kepegawaian.

IV. Kesimpulan
1. Penataan PNS merupakan salah satu faktor penentu terlaksananya Reformasi

Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Manado.

2. Penataan PNS mutlak harus dilakukan sebagai amanat perundang-
undangan.

3. Untuk pelaksanaan penataan PNS yang terpadu, terstruktur dan
terkoordinasi sehingga mencapai hasil yang maksimal dan tepat waktu, perlu
ditangani oleh suatu Tim Penataan PNS Pemerintah Kota Manado yang terdiri
dari unsur BKD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Bagian Organisasi
& Kepegawaian Setda dengan melibatkan seluruh pejabat pengelola
kepegawaian pada setiap Unit Kerja.

Similer Documents