Download Juliani, Dian Dan M. Sholihin, 2014, Pengaruh Faktor-faktor Kontekstual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang Dan Jasa PDF

TitleJuliani, Dian Dan M. Sholihin, 2014, Pengaruh Faktor-faktor Kontekstual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang Dan Jasa
File Size793.2 KB
Total Pages23
Document Text Contents
Page 1

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Desember 2014, Vol. 11, No. 2, hal 177 - 199177

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia
Volume 11 Nomor 2, Desember 2014

PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KONTEKSTUAL TERHADAP
PERSEPSIAN PENYERAPAN ANGGARAN TERKAIT PENGADAAN

BARANG/JASA

Dian Juliani
Universitas Gadjah Mada
[email protected]

Mahfud Sholihin
Universitas Gadjah Mada
[email protected]

Abstract
This study examines the effect of contextual factors such as knowledge of regulatory, management
commitment, and environmental bureaucracy on budget absorption related to the procurement of
goods/services. Institutional theory and expectancy theory are used to explain the phenomenon
of budget absorption related to the procurement of goods/services. This study uses mixed method
with sequential explanatory design. The samples in this study were employees who had a certificate
of the procurement of goods/services at 152 SKPD in the area of D. I. Yogyakarta. The results of
quantitative analysis in this study showed that knowledge of regulatory, management commitment,
and environmental bureaucracy have positive effect on the budget absorption related to the
procurement of goods/services. The results of the qualitative analysis also support the quantitative
results based on interviews conducted in the selected respondents. The major contribution of this
study is to provide an understanding of the factors that influence the absorption related to the
procurement of good/services, so it can be used to formulate policies and improvements in the
procurement of goods/services.

Keywords: contextual factors, budget absorption, procurement of goods/services, mixed method

Abstrak
Penelitian ini menguji pengaruh faktor-faktor kontekstual, yaitu pengetahuan peraturan, komitmen
manajemen, dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/
jasa. Teori institusional dan teori pengharapan digunakan untuk menjelaskan fenomena penyerapan
anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan
desain sekuensial eksplanatoris. Sampel pada penelitian ini adalah pegawai yang memiliki
sertifikat pengadaan barang/jasa pada 152 SKPD di wilayah D. I. Yogyakarta. Hasil analisis
kuantitatif menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan, komitmen manajemen, dan lingkungan
birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Hasil
analisis kualitatif juga mendukung hasil kuantitatif berdasarkan wawancara yang dilakukan pada
responden yang terpilih. Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan pemahaman terhadap
faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa sehingga
dapat digunakan dalam perumusan kebijakan dan perbaikan dalam pengadaan barang/jasa.

Kata kunci: faktor-faktor kontekstual, penyerapan anggaran, pengadaan barang/jasa,
metode campuran

Page 2

Dian Juliani dan Mahfud Sholihin, Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual Terhadap Persepsian ... 178

pembinaan dari pemerintah pusat, keengganan
pegawai untuk ditunjuk sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK), dan sulitnya
mendapatkan pegawai yang memiliki sertifikat
pengadaan barang/jasa (Tim Warta BPKP
2011) merupakan permasalahan yang terjadi
dalam proses penyerapan anggaran terkait
pengadaan barang/jasa.

Permasalahan lain yang terjadi pada
penyerapan anggaran terkait pengadaan
barang/jasa yaitu adanya kelemahan dalam
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang kemudian direvisi menjadi
Perpres No. 70/2012 dengan tujuan untuk
mempercepat penyerapan anggaran dengan
menyederhanakan pelaksanaan pengadaan
barang/jasa. Namun, penyerapan anggaran
masih rendah dan distribusi penyerapan
anggaran yang tidak proporsional sepanjang
tahun. Oleh karena itu, faktor-faktor apa saja
yang terindikasi memengaruhi penyerapan
anggaran terkait pengadaan barang/jasa?

Pengetahuan menjadi faktor penting dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa (Love et
al. 2008). Pengetahuan terkait peraturan yang
berlaku dapat menerapkan praktik terbaik
dalam pengadaan barang/jasa (Al Weshah
2013) dan pemahaman mengenai mekanisme
pengadaan barang/jasa yang kurang akan
menghambat penyerapan anggaran (Kuswoyo
2011). Oleh karena itu, pengetahuan peraturan
akan sangat memengaruhi penyerapan
anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

Komitmen manajemen dapat
memengaruhi kinerja organisasi (Babakus et
al. 2003). Komitmen manajemen mendorong
bawahan untuk mencapai tujuan organisasi
(Cooper 2006). Hartline dan Ferrell (1996) dan
Reeves dan Hoy (1993) menekankan bahwa
komitmen manajemen sangat memengaruhi
tersampainya kualitas pelayanan publik yang
terbaik. Oleh karena itu, komitmen manajemen
dapat memengaruhi penyerapan anggaran
terkait pengadaan barang/jasa.

Birokrasi merupakan aturan pejabat (rule
by officials) (Albrow 1970 dalam Jackson
1982), sebuah alat atau mekanisme yang

PENDAHULUAN

Setiap tahunnya pemerintah daerah
membuat rencana keuangan tahunan yang
tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang telah disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 Pasal 16 (2), APBD terdiri atas
anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan
pembiayaan. Dalam anggaran belanja, terdapat
proporsi belanja untuk pengadaan barang/jasa
yang menggunakan akun belanja barang/jasa
dan belanja modal serta direncanakan dalam
Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dibuat
oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran
setiap tahun. Menurut IPW (2011), lebih dari
30-40 persen anggaran belanja dialokasikan
untuk pengadaan barang/jasa.

Proporsi pengadaan barang/jasa
pemerintah (PBJ) yang cukup besar sebaiknya
diserap oleh pemerintah daerah agar tidak
hilang manfaat belanjanya. Dampak percepatan
penyerapan anggaran terkait pengadaan
barang/jasa dapat dirasakan oleh masyarakat
dengan menikmati hasil pembangunan lebih
cepat, pembangunan jalan lebih baik, rumah
sakit yang lebih baik, dan juga Net Present
Value (NPV) dari APBD yang lebih baik
(UKP4 2012). Berdasarkan PMK Nomor
249/PMK.02/2011, penyerapan anggaran
merupakan salah satu indikator evaluasi kinerja
atas aspek implementasi. Evaluasi kinerja atas
aspek implementasi dilakukan dalam rangka
menghasilkan informasi kinerja mengenai
pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran
(Republik Indonesia 2011).

Dalam praktiknya, pola penyerapan
anggaran umumnya menunjukkan pola
‘santai di awal, kebut di belakang’ atau
’hurry up spending’ atau ’year end rush’.
Berbagai permasalahan juga terjadi pada
proses pengadaan barang/jasa pemerintah
daerah sehingga mengakibatkan rendahnya
penyerapan anggaran pengadaan barang/
jasa. Proses tender yang lambat, terlambatnya
pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) SKPD, kurangnya Sumber Daya
Manusia (SDM) yang berkualitas, kurangnya

Page 11

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Desember 2014, Vol. 11, No. 2, hal 177 - 199187

2. Bias Tidak Merespons Berdasarkan
Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada
SKPD di Daerah Istimewa Yogyakarta
terdiri dari Provinsi Yogyakarta, Kota
Yogyakarta, Kabupaten Sleman,
Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon
Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.
Berdasarkan Tabel 5, pengujian Kruskal-
Wallis menunjukkan nilai signifikansi
lebih besar daripada α (α = 0,05) sehingga
tidak ada perbedaan respons berdasarkan
lokasi penelitian. Oleh karena itu,
kuesioner yang dikumpulkan dari enam
lokasi tidak terjadi bias sehingga dapat
digabungkan untuk analisis selanjutnya.

Analisis Data Kuantitatif dan Pengujian
Hipotesis

Hasil pengujian model pengukuran
dengan tiga kali pengulangan iterasi algoritma
menggunakan program SmartPLS ver 2.0.M3
menunjukkan bahwa beberapa indikator
yang digunakan telah memenuhi uji validitas
konvergen, validitas diskriminan, dan

reliabilitas sebagaimana ditunjukkan pada
Tabel 6 dan Tabel 7.

Tabel 6 menunjukkan nilai koefisien
determinasi (R square). Nilai koefisien
determinasi (R square) adalah sebuah ukuran
akurasi model yang diprediksikan dan dihitung
dengan korelasi yang dikuadratkan antara
spesifik nilai aktual dan prediksi konstruk
endogenous (Hair et al. 2013). Nilai R square
dari model yang diajukan sebesar 0,505539
atau 50,55% menunjukkan bahwa kemampuan
variabel independen menjelaskan variabel
dependen. Keakurasian model dapat ditinjau
dari uji F. Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 8,
nilai signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan
bahwa model yang diajukan pada penelitian
ini tepat (model fit).

Pengambilan keputusan terkait hipotesis
yang diajukan dapat ditinjau berdasarkan model
struktural yang dihasilkan dari pengolahan
PLS-SEM dengan program SmartPLS ver
2.0.M3. Pengujian hipotesis dilakukan dengan
membandingkan t-statistic dengan t-tabel. Jika
nilai t-statistik lebih besar daripada t-tabel,
maka hipotesis yang diajukan terdukung dan

Tabel 4
Pengujian Kruskal-Wallis

Konstruk Waktu N Mean Sig.

Penyerapan Angga-
ran terkait Pengadaan
Barang/Jasa

Minggu Pertama 54 55,44 0,892

Minggu Kedua 42 55,40
Minggu Ketiga 15 59,67
Total 111

Pengetahuan Peraturan Minggu Pertama 54 55,25 0,362
Minggu Kedua 42 60,25
Minggu Ketiga 15 46,80
Total 111

Komitmen Manajemen Minggu Pertama 54 51,62 0,325
Minggu Kedua 42 61,44
Minggu Ketiga 15 56,53
Total 111

Lingkungan Birokrasi Minggu Pertama 54 53,22 0,123
Minggu Kedua 42 63,11
Minggu Ketiga 15 46,10
Total 111

Page 12

Dian Juliani dan Mahfud Sholihin, Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual Terhadap Persepsian ... 188

jika nilai nilai t-statistik lebih kecil daripada
t-tabel maka hipotesis tidak terdukung. Nilai
t-tabel pada penelitian ini sebesar 1,65922.
Tabel 9 menunjukkan hasil analisis jalur.

Tabel 9 menunjukkan bahwa secara
statistik pengetahuan peraturan berpengaruh
positif terhadap penyerapan anggaran terkait
pengadaan barang/jasa (H1 terdukung) dengan
nilai γ1 sebesar 0,286645 dan t-statistik
sebesar 3,717584. Hal ini menunjukkan
bahwa pengetahuan peraturan bagi pegawai
pengadaan barang/jasa sangat diperlukan untuk
percepatan penyerapan anggaran. Pegawai
yang memiliki pengetahuan peraturan terbaru

dapat memberikan praktik terbaik untuk
penyerapan anggaran sehingga pengetahuan
peraturan pegawai sangat penting.

Komitmen manajemen berpengaruh
positif terhadap penyerapan anggaran terkait
pengadaan barang/jasa (H2 terdukung) dengan
nilai γ2 sebesar 0,179712 dan nilai t-statistik
sebesar 2,291495. Hal ini menunjukkan bahwa
komitmen manajemen pada SKPD sangat
tinggi untuk percepatan penyerapan anggaran.
Dukungan kepala SKPD sangat diperlukan
untuk perbaikan penyerapan anggaran pada
instansi yang dipimpinnya. Komitmen yang
tinggi dari kepala SKPD sangat memengaruhi

Tabel 5
Pengujian Kruskal-Wallis

Konstruk Lokasi N Mean Sig.
Penyerapan Anggaran terkait
Pengadaan Barang/Jasa

Provinsi Yogyakarta 19 53,74 0,517

Kota Yogyakarta 17 50,62
Kabupaten Sleman 17 49,35
Kabupaten Bantul 22 63,77
Kabupaten Kulon Progo 18 51,69
Kabupaten Gunungkidul 18 64,56
Total 111

Pengetahuan Peraturan Provinsi Yogyakarta 19 58,13 0,976
Kota Yogyakarta 17 54,09
Kabupaten Sleman 17 51,21
Kabupaten Bantul 22 55,57
Kabupaten Kulon Progo 18 56,75
Kabupaten Gunungkidul 18 59,86
Total 111

Komitmen Manajemen Provinsi Yogyakarta 19 56,95 0,272
Kota Yogyakarta 17 47,12
Kabupaten Sleman 17 49,62
Kabupaten Bantul 22 68,00
Kabupaten Kulon Progo 18 49,53
Kabupaten Gunungkidul 18 61,22
Total 111

Lingkungan Birokrasi Provinsi Yogyakarta 19 55,74 0,694
Kota Yogyakarta 17 56,00
Kabupaten Sleman 17 44,91
Kabupaten Bantul 22 61,52
Kabupaten Kulon Progo 18 57,89
Kabupaten Gunungkidul 18 58,11
Total 111

Page 22

Dian Juliani dan Mahfud Sholihin, Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual Terhadap Persepsian ... 198

No. Pernyataan STS TS R S SS

1
Perencanaan pengadaan barang/jasa disusun
sesuai skala prioritas.

1 2 3 4 5

2
Realisasi anggaran pengadaan barang/jasa
dilaksanakan tidak sesuai dengan target yang ingin
dicapai.

1 2 3 4 5

3
Penganggaran pengadaan barang/jasa disesuaikan
dengan target yang ingin dicapai.

1 2 3 4 5

4
Penganggaran pengadaan barang/jasa disusun
tidak sesuai skala prioritas.

1 2 3 4 5

5
Perencanaan pengadaan barang/jasa disusun ses-
uai dengan target yang ingin dicapai.

1 2 3 4 5

6
Realisasi anggaran pengadaan barang/jasa dilak-
sanakan sesuai skala prioritas.

1 2 3 4 5

7
Pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai den-
gan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1 2 3 4 5

8
Target penyerapan anggaran terkait pengadaan ba-
rang/jasa menjadi tidak penting bagi satuan kerja.

1 2 3 4 5

9

Satuan kerja tidak melakukan evaluasi terhadap
penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/
jasa tahun lalu untuk perbaikan penyerapan ang-
garan pengadaan barang/jasa tahun berikutnya.

1 2 3 4 5

KOMITMEN MANAJEMEN
Berdasarkan pengalaman pada entitas SKPD Bapak/Ibu, berikan pendapat Bapak/Ibu terkait
pernyataan di bawah ini.

SR: Sangat Rendah; R: Rendah; S: Sedang; T: Tinggi; ST: Sangat Tinggi.

Seberapa tinggi komitmen Kepala SKPD untuk …… SR R S T ST

1
Mencapai target penyerapan anggaran terkait
pengadaan barang/jasa.

1 2 3 4 5

2
Mendukung pelatihan yang berkaitan dengan
pengadaan barang/jasa bagi para pegawai di
satuan kerja.

1 2 3 4 5

3
Memberdayakan para pegawai yang terlibat dalam
proses pengadaan barang/jasa.

1 2 3 4 5

4
Menerapkan sistem honor terhadap kinerja
pegawai pengadaan barang/jasa.

1 2 3 4 5

5
Mengalokasikan sumber daya yang ada untuk
pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

1 2 3 4 5

6
Memberikan solusi atas permasalahan dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

1 2 3 4 5

Page 23

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Desember 2014, Vol. 11, No. 2, hal 177 - 199199

LINGKUNGAN BIROKRASI

Berdasarkan pengalaman pada entitas SKPD Bapak/Ibu, berikan pendapat Bapak/Ibu terkait
pernyataan di bawah ini.

SR: Sangat Rendah; R: Rendah; S: Sedang; T: Tinggi; ST: Sangat Tinggi.

No. Pernyataan STS TS R S SS

1
Prosedur pengadaan barang/jasa membuat sistem
pengadaan menjadi lebih sulit dilaksanakan.

1 2 3 4 5

2
Koordinasi antar pegawai yang terlibat dalam
proses pengadaan barang/jasa tidak terjalin
dengan baik.

1 2 3 4 5

3
Koordinasi antara atasan dan bawahan yang
terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa
terjalin dengan baik.

1 2 3 4 5

4
Prosedur pengadaan barang/jasa tidak dapat
mempercepat pengadaan barang/jasa yang
bersifat mendesak.

1 2 3 4 5

5
Pegawai yang terlibat pengadaan memahami
dengan baik proses pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.

1 2 3 4 5

6
Deskripsi pekerjaan pegawai yang terlibat dalam
pengadaan barang/jasa telah didokumentasikan
secara jelas.

1 2 3 4 5

7
Arahan yang diberikan oleh atasan dilaksanakan
dengan baik oleh bawahan.

1 2 3 4 5

8
Jumlah pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan
barang/jasa mencukupi.

1 2 3 4 5

9
Pegawai satuan kerja bersedia menjadi pegawai
yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa.

1 2 3 4 5

Similer Documents