Download SOP Pemilihan Atau Seleksi Obat PDF

TitleSOP Pemilihan Atau Seleksi Obat
File Size70.7 KB
Total Pages2
Table of Contents
                            dr. I Nyoman Susila, M.Kes
                        
Document Text Contents
Page 1

BRSU TABANAN

PEMILIHAN/SELEKSI OBAT

No. Dokumen : No. revisi : Halaman :
1/2

Tanggal Terbit Ditetapkan
Direktur Utama

dr. I Nyoman Susila, M.Kes
NIP.196302221989031008.

PROSEDUR
TETAP

PENGERTIAN Merupakan serangkaian pemilihan obat melalui proses filtrasi
berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, setelah
mendapatkan persetujuan Direksi akan ditetapkan menjadi
Formularium Rumah Sakit.

TUJUAN Menetapkan standarisasi obat yang harus disediakan di rumah
sakit.

KEBIJAKAN 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun.2009
tentang Kesehatan

2 Undang-Undang Republik Indonesia No.44 Tahun.2009
tentang Rumah Sakit

3 Keputusun Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.1197/MENKES/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan
Farmasi.

PROSEDUR 1. Sub Komite Farmasi dan Terapi melakukan seleksi
terhadap obat-obat yang akan digunakan di BRSU Tabanan;

2. Seleksi dibuat berdasarkan standar yang dikeluarkan
pemerintah (DOEN) atau pihak terkait lain (DPHO);

3. Untuk pasien umum berpedoman pada formularium rumah
sakit yaitu Daftar Obat Essensial Nasional ditambah Daftar
Obat Tambahan (suplemen) yang dibuat oleh SKFT;

4. Kriteria pemilihan Daftar Obat Tambahan (suplemen)
mengikuti kriteria seperti yang tercantum pada FRS
(pengembangan jenis pelayanan yang memerlukan obat,
munculnya penyakit baru, dsb)

5. Untuk pasien peserta Askes Sosial pemilihan obat
berpedoman pada Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO)
terbaru yang dikeluarkan oleh PT.Askes

6. Untuk pasien peserta AJI Inhealth pemilihan obat
berpedoman pada DPHO dan Daftar Obat Tambahan yang
dikeluarkan PT.Askes

7. Untuk pasien peserta Jamkesmas pemilihan obat
berpedoman pada Formularium Program Jamkesmas yang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan

8. Untuk pasien peserta Jaminan Kesehatan Bali Mandara
(JKBM), pemilihan obat berpedoman pada keputusan
Gubernur Kepala Daerah tingkat I/Provinsi Bali.

Similer Documents